nusakini.com-- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati hadir pada Rapat Kerja (Raker) bersama Komite IV dan Tim Anggaran Komite I, II, III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di gedung DPD RI, komplek DPR RI, Selasa (7/2). 

Rapat kerja yang didampingi oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Askolani, Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono dan Dirjen Perimbangan Keuangan Boediarso Teguh Widodo, membahas mengenai APBN 2016, APBN 2017 dan Rencana Kerja APBN tahun 2018. 

Pada rapat tersebut para anggota DPD menyampaikan aspirasi, kondisi daerah masing-masing serta melontarkan beberapa pertanyaan terkait dana transfer daerah. 

• Komite I DPD RI: Demi Pandemi, Riset Eucalyptus Tetap Harus Dilanjutkan
• Ketua DPD RI Desak Pemerintah Segera Tugaskan Pindad Produksi Ventilator Secara Massal
• DPD: Anggaran Pertanian Jangan Dipangkas supaya Ekonomi tak Bergejolak
• Kepada DPD RI, Mentan Syahrul Paparkan Program Kementan
• Sosialisasi Empat Pilar : Anggota MPR RI Tekankan Penguatan Persatuan Dan Keutuhan Bangsa

"Kami ingin menyoroti fungsi APBN sebagai alat untuk mengatasi kesenjangan. Adakah dalam hal pembagian kue pembangunan lebih menonjolkan objektifitas atau kemampuan lobi?" tanya anggota DPD asal Kalimantan Barat, Abdul Rahmi. 

Menanggapi pertanyaan serta aspirasi yang disampaikan oleh para anggota DPD, Menteri Keuangan menjelaskan bahwa Pemerintah saat ini fokus untuk meningkatkan belanja yang berkualitas. Masalah-masalah di daerah yang disampaikan sudah teridentifikasi. Pemerintah berusaha objektif melalui pengukuran ekualisasi horisontal dan vertikal agar dapat menciptakan keseimbangan alokasi anggaran. 

"Konsep ekualisasi dalam menciptakan keadilan memang dimensinya harus cukup kaya. Merefleksikan orangnya, ada wilayahnya (di) darat dan laut. Tujuan Pemerintah terus memperbaiki formula ini," ungkap Menkeu. 

Lebih lanjut Menkeu menjelaskan proses politik akan selalu ada, aspirasi melalui partai politik atau komisi, namun Pemerintah akan tetap disiplin untuk menjaga keseimbangan alokasi. (p/ab)